Sidang di Kebun Binatang Bandung, Batas Sertifikat Hak Pakai Pemkot Dipertanyakan

Poin-Poin Utama

• • Sengketa lahan Kebun Binatang Bandung diperiksa PTUN Bandung lewat descente pada Senin (7/9) mulai pukul 09.00 WIB.
• • Descente dipimpin tim hakim PTUN Bandung didampingi panitera, dengan penasihat hukum ahli waris dan tim hukum Pemkot Bandung hadir.
• • Muncul persoalan batas lahan tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemkot Bandung saat hakim minta penjelasan detail.
• • Tim hukum Pemkot Bandung kesulitan menunjukkan langsung titik batas SHP dan mengakui sertifikat sudah ada saat mereka masuk.
• • Ahli waris melalui Gantira menunjukkan titik batas lahan klaim mereka menggunakan dokumen verponding.
• • Tim hakim mengecek titik dari batas lahan warga, gerbang utama Garuda, hingga kawasan belakang lokasi pembakaran sampah.
• • Sengketa berawal dari terbitnya SHP atas nama Pemkot Bandung di kawasan Kebun Binatang Bandung.
• • Ahli waris menggugat dengan dasar lahan diduduki dan dikelola secara terus-menerus sejak 1957.
• • Status tanah serta dasar dan proses penerbitan SHP jadi persoalan utama yang diuji di PTUN Bandung.
• • Masyarakat hadir, termasuk Penjaga Warisan Sunda (Pewaris), Aliansi Bandung Melawang, Masyarakat Perhutanan Sosial, pedagang, dan seniman.
• • Setelah descente, perkara berlanjut ke tahapan kesimpulan dan putusan.
• • Majelis hakim akan menilai seluruh bukti, keterangan para pihak, dan fakta lapangan sebelum memutus gugatan.
• • Putusan menentukan nasib gugatan ahli waris dan kepastian hukum status lahan Kebun Binatang Bandung puluhan tahun.
• • Pemeriksaan bertujuan beri gambaran faktual kondisi objek sengketa sebagai bahan pertimbangan majelis.