Politik Netral
BRIN-BNPP: Tata Kelola Perbatasan Harus Sesuai dengan Karakteristik Setiap Wilayah
Prinsip Fair Use (Kutipan Wajar Nirlaba): Laman ini hanya menyajikan cuplikan ringkas dan analisis topik untuk keperluan riset & pemantauan warta publik secara non-komersial. Seluruh hak cipta dan naskah liputan utuh adalah milik sah redaksi Republika.
KP 2025–2029 mencakup 204 kecamatan perbatasan prioritas, 22 PKSN, 26 PLBN, dan 111 PPKT dengan 28 di antaranya menjadi perhatian khusus.
Sorotan Poin Topik
- BNPP RI dan BRIN membahas pengembangan model desentralisasi serta otonomi daerah adaptif untuk wilayah perbatasan.
- Audiensi berlangsung di ruang rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, pada Selasa (8/9/2026).
Baca Liputan Lengkap di Republika
Buka Artikel Asli di Republika online.co.id adalah platform kurasi warta nirlaba. Seluruh hak cipta, naskah komprehensif, dan materi editorial dimiliki penuh oleh Republika.