Kebebasan berpendapat masih terancam meski MK sudah membatasi pasal penghinaan presiden

Poin-Poin Utama

• • Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materiil terhadap Pasal 218, 219, dan 220 KUHP baru.
• • Dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan Presiden dan/atau Wakil Presiden sendiri.
• • MK menegaskan bahwa hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat mengadu, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum.
• • Dalam KUHP lama, Pasal 220 membuka ruang tafsir bahwa pihak selain Presiden atau Wakil Presiden dapat mengajukan pengaduan.
• • 20 tahun lalu, MK menyatakan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP lama bertentangan dengan UUD 1945.
• • Pasal penghinaan Presiden kembali hadir dalam KUHP baru dengan rumusan berbeda sebelum kini ditiadakan kembali.
• • Pasal 218 KUHP melarang perbuatan yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden.
• • Penjelasan Pasal 218 mengecualikan kritik yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
• • Pemerintah dan DPR berpendapat KUHP baru telah membedakan kritik dari penghinaan.
• • Frasa "kehormatan", "harkat dan martabat", dan "kepentingan umum" dalam pasal tersebut membutuhkan penafsiran bahasa dan hukum praktis.
• • Para pemohon uji materiil menilai frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" terlalu abstrak dan berpotensi menimbulkan chilling effect.
• • Chilling effect merujuk pada situasi ketika orang memilih diam karena takut berhadapan dengan hukum.
• • Dalam setahun terakhir, aksi demonstrasi dan ekspresi digital masih marak dibatasi oleh pasal-pasal lain dalam KUHP dan UU ITE.
• • Kajian bertajuk Free Speech in Indonesia: Legal Issues and Public Interest Litigation menyoroti pembatasan kebebasan berbicara juga muncul melalui aturan pencemaran nama baik dan ujaran kebani.
• • Kajian tersebut juga menyoroti dampak aturan tersebut terhadap aktivisme, jurnalisme investigatif, dan ekspresi publik.