Hukum Negatif
Kebebasan berpendapat masih terancam meski MK sudah membatasi pasal penghinaan presiden
Prinsip Fair Use (Kutipan Wajar Nirlaba): Laman ini hanya menyajikan cuplikan ringkas dan analisis topik untuk keperluan riset & pemantauan warta publik secara non-komersial. Seluruh hak cipta dan naskah liputan utuh adalah milik sah redaksi Theconversation.com.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materiil terhadap Pasal 218, 219, dan 220 KUHP baru, sehingga delik penghinaan Presiden/Wakil Presiden kini hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan mereka sendiri. Putusan ini menutup ruang...
Sorotan Poin Topik
- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materiil terhadap Pasal 218, 219, dan 220 KUHP baru.
- Dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan Presiden dan/atau Wakil Presiden sendiri.
Baca Liputan Lengkap di Theconversation.com
Buka Artikel Asli di Theconversation.com online.co.id adalah platform kurasi warta nirlaba. Seluruh hak cipta, naskah komprehensif, dan materi editorial dimiliki penuh oleh Theconversation.com.