Nasional Netral
Pemerintahan Desa, Menuju ke Mana?
Lahirnya UU Desa pada 2014 menandai pergeseran paradigma desa dari unit administratif menjadi ruang otonom dengan kewenangan lokal, didukung akumulasi Dana Desa sebesar Rp609,9 triliun sepanjang 2015-2024. Meskipun dukungan fiskal besar, kemiskinan perdesaan Maret 2026 tetap tinggi di angka 10,67% dibandingkan perkotaan 6,34%, menunjukkan pembangunan desa belum selesai dan kemandirian sejati bukan sekadar infrastruktur fisik melainkan kemampuan masyarakat menciptakan penghidupan layak dan menjaga masa depan generasinya.
Poin-Poin Utama
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir pada tahun 2014.
- UU Desa mengubah paradigma desa dari unit administratif menjadi ruang hidup dengan kewenangan lokal.
- UU Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU Desa.
- Dana Desa pertama kali dialokasikan pada 2015 sebesar Rp20,77 triliun.
- Akumulasi Dana Desa periode 2015-2024 mencapai sekitar Rp609,9 triliun.
- Alokasi Dana Desa tahun 2024 sebesar Rp71 triliun.
- APBN 2025 kembali mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp71 triliun.
- Dana Desa 2025 diarahkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting.
- Dana Desa juga mendukung ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur padat karya.
- Transformasi desa digital menjadi salah satu sasaran alokasi Dana Desa.
- Tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 mencapai 10,67% atau sekitar 12,10 juta orang.
- Tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,34% atau sekitar 10,83 juta orang.
- Kemiskinan perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan kemiskinan perkotaan.
- Kemandirian desa mencakup kemampuan menciptakan penghidupan layak dan memperkuat kelembagaan ekonomi lokal.
- Desa dipandang sebagai benteng terakhir ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di SindonewsHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Sindonews.