Politik Positif
Kelompok Sipil Usulkan Pengadilan Khusus Kasus Agraria di Rapat DPR
Badan Legislasi DPR mengundang Urban Poor Consortium (UPC) dalam rapat penyusunan RUƯ Reforma Agraria. UPC menolak BRAN memiliki kewenangan ganda sebagai legislatif dan yudikatif, serta mengusulkan pembentukan pengadilan agraria khusus untuk menyelesaikan sengketa konflik agraria, dengan BRAN hanya berwenang mengajukan penetapan ke pengadilan tersebut atas nama masyarakat yang tidak mampu.
Poin-Poin Utama
- Baleg DPR melakukan rapat dengan kelompok masyarakat sipil untuk membahas penyusunan RU Reforma Agraria.
- Rapat berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (10/9).
- Urban Poor Consortium (UPC) hadir dalam rapat tersebut.
- Perwakilan UPC mengusulkan pembentukan pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa konflik agraria.
- Guntoro Gugun Muhammad merupakan Koordinator Advokasi UPC.
- Guntoro mengeluhkan masyarakat selalu kalah dalam proses peradilan karena tidak memiliki bukti.
- UPC menolak penyelesaian kasus reforma agraria melalui Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
- UPC tidak menghendaki BRAN memiliki kewenangan ganda, baik legislatif maupun yudikatif.
- UPC mengusulkan BRAN memiliki legal standing untuk mengajukan penetapan ke pengadilan agraria.
- BRAN tetap memiliki kewenangan sebagai pengaju kasus sengketa konflik agraria.
- Masyarakat tidak perlu mengajukan kasus secara langsung ke pengadilan agraria.
- Alasan UPC, masyarakat akan dirugikan jika berhadapan langsung dengan negara dan korporasi.
- UPC mengusulkan BRAN tidak memutus perkara, melainkan hanya mengajukan penetapan.
- UPC menginginkan pemisahan peran antara pengaju kasus dan pelaku memutus perkara.
- Peradilan saat ini dianggap cenderung merugikan pihak yang tidak memiliki bukti.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di CNNHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh CNN.