Tak Buru-buru, Pemerintah Kaji Positif-Negatif Usulan Perpanjangan Jabatan Kepala Desa

Poin-Poin Utama

• • Pemerintah akan mengkaji tuntutan kepala desa terkait perpanjangan masa jabatan hingga penghapusan pilkades.
• • Mendagri Tito Karnavian menyatakan pemerintah sedang mempelajari aspek positif dan negatif dari usulan tersebut.
• • Penemuan ocorrem di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026).
• • Kepala desa yang tergabung dalam Koordinator Kepala Desa AMJ menemui pimpinan DPR, Rabu (9/9/2026).
• • Mereka menuntut agar dapat melanjutkan jabatan meski masa jabatan telah berakhir.
• • Masa jabatan kepala desa resmi berubah dari enam tahun menjadi delapan tahun per periode.
• • Perubahan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
• • Kepala desa yang masa jabatannya berakhir digantikan penjabat dari aparatur sipil negara.
• • Sekitar 36.000 kepala desa secara nasional akan mengakhiri masa jabatan pada 2026 hingga 2029.
• • Para kepala desa meminta pilkades dihapuskan untuk periode tertentu.
• • Mereka menilai perpanjangan masa jabatan diperlukan untuk mendukung program MBG dan KDMP.
• • Sebagian mengusulkan masa jabatan kepala desa tidak dibatasi demi efisiensi anggaran dan ketertiban.
• • Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengatakan legislatif belum membahas tuntutan tersebut.
• • Perubahan UU Desa dilakukan pada April 2024 dengan masa jabatan delapan tahun maksimal dua periode.
• • Ahmad Irawan menilai pilkades memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengevaluasi kepemimpinan dan wadah aspirasi.