Silmy Karim Gugat Status Tersangka dan Penyitaan KPK, Minta Dibebaskan
Mantan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim menggugat status tersangka dan penyitaan KPK melalui praperadilan di PN Jakarta Selatan dengan alasan surat perintah penyidikan diterbitkan pada hari yang sama dengan penetapan tersangka, sehingga mempertanyakan kapan KPK memperoleh dua alat bukti sah sebagaimana diatur KUHAP. Ia juga membantah terlibat dalam Operasi Tangkap Tangan karena kedatangannya ke KPK merupakan arahan atasan untuk memberikan keterangan terkait anak buahnya, bukan bagian dari OTT, sehingga proses penyidikan seharusnya menggunakan prosedur normal. Silmy meminta hakim membatalkan surat perintah penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, hingga penyitaan yang dilakukan KPK karena dinilai bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip due process.
Poin-Poin Utama
- Silmy Karim mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK di PN Jakarta Selatan.
- Ia meminta hakim membatalkan status tersangkanya dan penyitaan yang dilakukan KPK.
- Silmy juga meminta hakim menyatakan surat perintah penahanan tidak sah.
- Ia mempersoalkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/27.1/DIK.00/01/06/2026.
- Surat perintah penyidikan diterbitkan pada hari yang sama dengan penetapan tersangka.
- Silmy mempertanyakan kapan KPK memperoleh minimal 2 alat bukti sah.
- Ia tidak terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
- Silmy hadir ke KPK atas arahan Menteri Imipas Agus Andrianto.
- Kedatangannya ke KPK bukan bentuk penyerahan diri.
- Silmy datang pada 3 Juni 2026 sekitar pukul 20.00 WIB.
- Ia menemui Penyidik KPK terkait penangkapan anak buahnya.
- Silmy menilai pemeriksaan seharusnya menggunakan prosedur normal menurut KUHAP.
- Ia berargumen penetapan tersangka melanggar asas kepastian hukum.
- Penetapan tersangka disebut melanggar prinsip due process dalam KUHAP.
- Silmy meminta majelis hakim membatalkan seluruh konsekuensi hukum dari penetapan tersangka hingga penyitaan.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh CNN.