Politik Netral
Poin-Poin Penting RUUBREAK Reforma Agraria Jelang Disahkan DPR
Undang Pengaturan Reforma Agraria untuk dibawa ke Sidang Parlemen untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada September 2023, dengan persetujuan bulat dari delapan fraksi termasuk PDI-P. UU ini memuat 14 poin penting yang mencakup pembentukan lembaga pelaksana di bawah Presiden, pembentukan dewan pengawas, mekanisme penyelesaian konflik agraria, penataan aset dan akses, pemulihan hak atas tanah, serta pengaturan pembatasan penguasaan lahan untuk mencegah konsentrasi tanah.
Poin-Poin Utama
- Rapat pleno Badan Legislasi DPR menyepakati RUUBREAK Reforma Agraria untuk dibawa ke Paripanaya dan disahkan menjadi Undang-Undang.
- Rapat pleno berlangsung pada Senin, 21 September, dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
- RUUBREAK Reforma Agraria disetujui bulat oleh delapan fraksi DPR.
- PDIP merupakan satu-satunya fraksi partai di luar pemerintahan yang menyetujui RUUBREAK tersebut.
- RUUBREAK Reforma Agraria memuat 14 poin penting pembahasan.
- Poin pertama mengatur penyelenggaraannya melalui hak menguasai negara dengan memprioritaskan manfaat bagi subjek reforma agraria.
- Poin kedua mengatur perencanaan melalui peta jalan yang memuat arah kebijakan, target, tahapan, prioritas, strategi, dan indikator kinerja.
- Poin ketiga mengatur lokasi prioritas reforma agraria atau LPRA berdasarkan ketimpangan lahan, konflik agraria, kemiskinan, dan penguasaan melebihi batas maksimum.
- Poin keempat mengatur objek dan subjek reforma agraria, termasuk tanah dari penyelesaian konflik maupun non-konflik.
- Kelompok penerima yang diprioritaskan meliputi petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin.
- Poin kelima mengatur pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- Poin keenam mengatur pembentukan dewan pengawas untuk menjamin transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan reforma agraria.
- Poin ketujuh mengatur mekanisme penyelesaian konflik secara efektif, transparan, dan berkeadilan dengan mengutamakan musyawarah.
- Poin kedelapan mengatur pemulihan hak atas tanah dan redistribusi tanah sebagai instrumen penataan aset.
- RUUBREAK juga mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan reforma agraria.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di CNNHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh CNN.