Pajak "Marketplace" Dipungut November, Aturan Pelaksanaan Masih Ditunggu

Poin-Poin Utama

• • Pemerintah menjadwalkan pemungutan PPh Pasal 22 atas pedagang di marketplace mulai 1 November 2026.
• • Pelaku industri perdagangan elektronik masih menunggu kepastian dasar hukum dan aturan teknis pelaksanaan kebijakan.
• • Asosiasi E-Commerce Indonesia meminta kepastian melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak.
• • Pengumuman PENG-46/PJ.09/2026 dari Direktorat P2Humas membatalkan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22.
• • Pelaksanaan pemungutan sebelumnya ditunda hingga 31 Oktober 2026 melalui keputusan Dirjen Pajak.
• • IdEA mengusulkan penerapan kebijakan diberikan waktu hingga 2027.
• • Platform marketplace harus menyesuaikan sistem transaksi, administrasi, dan pelaporan pajak.
• • Pedagang, terutama pelaku UMKM, memerlukan waktu untuk memahami mekanisme pemungutan baru.
• • Sosialisasi kebijakan perlu mencakup penjual, pembeli, dan masyarakat secara luas.
• • Perubahan mekanisme pemungutan dapat meningkatkan kepatuhan pedagang di marketplace.
• • Kepatuhan pedagang marketplace selama ini dianggap rendah.
• • Skema baru menciptakan persaingan yang setara antara pedagang daring dan pedagang luring.
• • Sebelum skema baru, pedagang marketplace menjalankan kewajiban PPh dengan mekanisme self-assessment.
• • Dalam skema baru, marketplace yang ditunjuk pemerintah akan memungut PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang.
• • Tambahan penerimaan negara terutama berasal dari pedagang yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.