Denny Indrayana Sebut tak Bisa Akses Dokumen Pencalonan Gibran di Sidang MK

Poin-Poin Utama

• • Denny Indrayana menyoroti keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai keterbatasan akses terhadap dokumen persyaratan pencalonan Gibran.
• • Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan tidak memiliki akses pada saat proses verifikasi pencalonan presiden dan wakil presiden.
• • Badan Pengawas Pemilihan Umum melaporkan pelanggaran etik Komisi Pemilihan Umum ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
• • Akses terhadap Sistem Informasi Pencalonan tidak dapat dibuka meskipun sudah diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum.
• • Denny mempertanyakan bagaimana pihak di luar penyelenggara pemilu dapat memperoleh dokumen syarat pencalonan.
• • Denny baru dapat mengakses dokumen persyaratan tersebut setelah waktu sekitar dua tahun.
• • Gugatan Denny Indrayana Cs teregister dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
• • Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilihan Umum.
• • Para pemohon mendalilkan adanya perubahan aturan menjelang penutupan pendaftaran pada 6 Agustus 2023.
• • Para pemohon juga mempersoalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023.
• • Peraturan tersebut mengecualikan syarat bukti kelulusan SLTA sederajat bagi Gibran.
• • Surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan.
• • Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan.
• • Para pemohon meminta pembatalan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden.
• • Para pemohon meminta pembatalan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden.