LBH Gema Keadilan Siapkan Rekomendasi ke Komisi III DPR Terkait RUU Perampasan Aset
- LBH Gema Keadilan menyerahkan rekomendasi tertulis kepada Komisi III DPR.
- Rekomendasi berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
!online
Kronologi Warta Nasional
LBH Gema Keadilan Siapkan Rekomendasi ke Komisi III DPR Terkait RUU Perampasan Aset
LBH Gema Keadilan siapkan rekomendasi tertulis ke Komisi III DPR soal UU Perampasan Aset. Rekomendasi menekankan perlindungan pihak ketiga beritikad baik, kontrol yudisial, transparansi pengelolaan aset, standar pembuktian jelas, serta mekanisme keberatan dan pemulihan. Pembahasan ini relevan dengan proses legislasi di Komisi III DPR yang kini bahas UU tersebut untuk perkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus pastikan kewenangan negara tetap dibatasi prinsip negara hukum.
Total Warta 6 Laporan
Rentang Waktu 5 Hari Perkembangan
Redaksi Media 5 Portal
Sentimen Dominan Negatif
Minggu, 6 September 2026
1 wartaSenin, 7 September 2026
3 wartaDPR Sebut Kewenangan Aparat Perlu Dibatasi di RUU Perampasan Aset
- Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta RUU Perampasan Aset tidak memberi kewenangan berlebihan kepada aparat penegak...
- Sahroni menyampaikan aspirasinya dalam RDPU Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (7/9/2026).
Meski Ada Pro Kontra, DPR Kebut RUU Perampasan Aset Diketok 15 Desember
- DPR RI menjadwalkan pengesahan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026.
- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan pembahasan RUU akan dituntaskan sesuai target.
Anggota DPR Jamin Aparat tak Bisa Sembarangan Sita Harta Warga di RUU Perampasan Aset
- Soedeson Tandra, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, membahas RUU Perampasan Aset.
- Soedeson menyatakan RUU Perampasan Aset tidak akan menjadi celah abuse of power oleh aparat penegak hukum.
Rabu, 9 September 2026
2 wartaDPR: RUU Perampasan Aset Tak Bisa Sewenang-wenang Sita Harta Warga
- DPR member Soedeson Tandra affirmed the Asset Confiscation Bill will not allow authorities to arbitrarily seize citizens' assets.
- Soedeson stated the bill prevents abuse of power by law enforcement officials.
Anggota Komisi III Tak Ingin RUU Perampasan Aset Jadi Alat Kriminalisasi
- Komisi III DPR melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan sejumlah pakar politik.
- Rapat berlangsung di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (9/9/2026).