Hukum Negatif
DPR Sebut Kewenangan Aparat Perlu Dibatasi di RUU Perampasan Aset
Prinsip Fair Use (Kutipan Wajar Nirlaba): Laman ini hanya menyajikan cuplikan ringkas dan analisis topik untuk keperluan riset & pemantauan warta publik secara non-komersial. Seluruh hak cipta dan naskah liputan utuh adalah milik sah redaksi Liputan6.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menekankan agar RUU Perampasan Aset tidak memberikan kewenangan berlebihan kepada aparat penegak hukum guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dengan mekanisme...
Sorotan Poin Topik
- Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta RUU Perampasan Aset tidak memberi kewenangan berlebihan kepada aparat penegak hukum.
- Sahroni menyampaikan aspirasinya dalam RDPU Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (7/9/2026).
Baca Liputan Lengkap di Liputan6
Buka Artikel Asli di Liputan6 online.co.id adalah platform kurasi warta nirlaba. Seluruh hak cipta, naskah komprehensif, dan materi editorial dimiliki penuh oleh Liputan6.