Wamendagri Dorong Penguatan Pemda dalam Pelaksanaan Reforma Agraria

Poin-Poin Utama

• • Wamendagri Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan reforma agraria.
• • Bima menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja di Badan Legislasi DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Senin (7/9/2026).
• • Kemendagri menerbitkan pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun sebagai panduan bagi seluruh pemerintah daerah.
• • Kemendagri melakukan pembinaan teknis perencanaan pembangunan melalui sosialisasi dan pemantauan percepatan penyusunan RTRW serta RDTR di daerah.
• • Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dipimpin oleh kepala daerah dengan Kepala Kantor Wilayah BPN sebagai pelaksana harian.
• • GTRA bertugas mengoordinasikan penyediaan objek reforma agraria dan mendorong penyelesaian konflik agraria.
• • GTRA telah terbentuk di 38 provinsi dan 311 kabupaten/kota.
• • Keterbatasan kapasitas fiskal daerah perlu menjadi perhatian dalam mendukung program pemberdayaan penerima sertifikat tanah.
• • Skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan meliputi pembiayaan kreatif, kerja sama antardaerah, kemitraan dengan badan usaha, serta sinergi pendanaan bersama kementerian/lembaga.
• • Kemendagri berkoordinasi lintas kementerian/lembaga untuk menangani tumpang tindih batas administrasi, kawasan hutan, HGU, dan data pertanahan.
• • Upaya tersebut mencakup pembaruan data desa dan kelurahan yang berada di kawasan hutan.
• • Pemda dilarang mengalihfungsikan atau menguasai tanah ulayat secara sepihak bila keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya telah diakui.
• • Kemendagri memperkuat tertib administrasi dan pengelolaan aset desa melalui Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).
• • SIPADES telah digunakan oleh 21.074 desa atau sekitar 28 persen dari total 75.266 desa.
• • Kemendagri menyatakan kesiapan mengikuti, mendukung, dan melengkapi pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria berikutnya.