Politik Netral
Gugatan Keenam Threshold Pilkada
Prinsip Fair Use (Kutipan Wajar Nirlaba): Laman ini hanya menyajikan cuplikan ringkas dan analisis topik untuk keperluan riset & pemantauan warta publik secara non-komersial. Seluruh hak cipta dan naskah liputan utuh adalah milik sah redaksi Republika.
Mahkamah Konstitusi meregistrasi Perkara 331/PUU-XXIV/2026, gugatan keenam terhadap Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada sejak 2019, yang diajukan empat pemohon untuk menghapus ambang batas pencalonan kepala daerah. Meskipun Putusan 60/2024 telah menurunkan...
Sorotan Poin Topik
- Mahkamah Konstitusi meregistrasi Perkara Nomor 331/PUU-XXIV/2026 pekan lalu.
- Empat pemohon menggugat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada.
Baca Liputan Lengkap di Republika
Buka Artikel Asli di Republika online.co.id adalah platform kurasi warta nirlaba. Seluruh hak cipta, naskah komprehensif, dan materi editorial dimiliki penuh oleh Republika.