Hukum Netral
Pengamat Sebut Kewenangan Perampasan Aset Harus Diawasi Pengadilan
Prinsip Fair Use (Kutipan Wajar Nirlaba): Laman ini hanya menyajikan cuplikan ringkas dan analisis topik untuk keperluan riset & pemantauan warta publik secara non-komersial. Seluruh hak cipta dan naskah liputan utuh adalah milik sah redaksi Media Indonesia.
Pengamat hukum Shri Hardjuno Wiwoho meminta kewenangan besar dalam RUU Perampasan Aset hanya diberikan kepada aparat terpercaya dengan pengawasan pengadilan dan mekanisme pertanggungjawaban agar tidak disalahgunakan. RUU tersebut didesak demi meresahkan publik...
Sorotan Poin Topik
- Shri Hardjuno Wiwoho, advokat dan pengamat hukum, sampaikan pandangan dalam RDPU Komisi III DPR RI di Senayan.
- Rapat berlangsung Senin (7/9/2026) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Baca Liputan Lengkap di Media Indonesia
Buka Artikel Asli di Media Indonesia online.co.id adalah platform kurasi warta nirlaba. Seluruh hak cipta, naskah komprehensif, dan materi editorial dimiliki penuh oleh Media Indonesia.