Beranda Minggu, 13 September 2026

!online

Politik Netral

BNPP RI & BRIN Bahas Model Desentralisasi Adaptif untuk Wilayah Perbatasan

Rabu, 9 September 2026, 00:26 WIB Sumber: DetikNews
Ukuran:

masing daerah. Peneliti Ahli Utama BRIN, Prof. Siti Zuhro, memperkenalkan gagasan Adaptive Asymmetric Decentralization Model for Border Governance yang memungkinkan distribusi kewenangan secara adaptif-asimetris berdasarkan kondisi wilayah perbatasan darat dan laut. Audiensi yang dipimpin Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman tersebut juga membahas arah strategis pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 2025-2029 yang mencakup 204 kecamatan perbatasan prioritas, 22 PKSN, dan 26 PLBN.

Poin-Poin Utama

  • BNPP RI dan BRIN bahas model desentralisasi adaptif untuk wilayah perbatasan.
  • Audiensi dipimpin Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI.
  • Pertemuan berlangsung pada Selasa, 8 September 2026.
  • Pengelolaan perbatasan mencakup dua dimensi: keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity).
  • Arah strategis pengelolaan BWN-KP 2025-2029 meliput batas wilayah negara, aktivitas lintas batas, pembangunan kawasan perbatasan, dan penguatan kelembagaan.
  • Cakupan pengelolaan meliputi 204 kecamatan perbatasan prioritas, 22 PKSN, dan 26 PLBN.
  • 15 PLBN telah terbangun, 3 belum terbangun, 8 masuk rencana pembangunan gelombang III.
  • Terdapat 111 PPKT, dengan 28 menjadi perhatian khusus: 11 tidak berpenduduk dan 17 berpenduduk.
  • BRIN kembangkan Adaptive Asymmetric Decentralization Model for Border Governance.
  • Model tersebut terdiri dari lima komponen: konteks struktural, core governance model, mekanisme desentralisasi adaptif-asimetris, differentiated border governance, dan governance outcome.
  • Peneliti Ahli Utama BRIN Prof. Siti Zuhro sampaikan gagasannya.
  • Pendekatan differentiated border governance bedakan karakteristik perbatasan darat dan laut.
  • Kompleksitas perbatasan butuh keterlibatan lintas kementerian/lembaga serta sinergi pusat dan daerah.
  • Penanganan transportasi PPKT berpenghuni butuh pendekatan terpadu soal aksesibilitas, logistik, dan kedaulatan wilayah.
Tagar Terkait
#brin#bnpp#desentralisasi#otonomi daerah#plbn#ppkt#wilayah perbatasan#tata kelola perbatasan
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?

Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh DetikNews.

Buka Sumber di DetikNews

Warta Terkini Lainnya