Inggris Dukung Palestina, Perdagangan dari Permukiman Israel Bakal Dilarang

Selasa, 8 September 2026, 15:35 WIB Sumber: Media Indonesia

Ukuran:

Inggris merencanakan reset hubungan dengan Israel, termasuk melarang perdagangan barang dan jasa dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, mencakup produk fisik, pembiayaan, dan periklanan. Menteri Luar Negeri Ed Miliband dijadwalkan mengumumkan kebijakan tersebut pada 8 September, menegaskan komitmen terhadap solusi dua negara dan mengecam keras kondisi kemanusiaan di Gaza. Langkah ini menuai kritik keras dari Israel dan Duta Besar AS untuk Israel, sementara jajak pendapat Guardian menunjukkan dukungan kuat masyarakat Inggris terhadap kebijakan tersebut.

Poin-Poin Utama

Inggris akan umumkan kebijakan reset hubungan dengan Israel pada Selasa 8/9 oleh Menlu Ed Miliband.
Inggris rencanakan larangan perdagangan barang dan jasa dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Larangan berpotensi mencakup layanan seperti pembiayaan dan perikanan terkait aktivitas permukiman.
Miliband akan tegaskan kembali komitmen Inggris terhadap solusi dua negara.
Inggris secara resmi memandang permukiman Israel di wilayah yang direbut perang 1967 sebagai ilegal.
Kebijakan sejalan dengan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2024 tentang larangan bantuan terhadap pendudukan.
Sebelumnya Inggris menilai larangan sulit diterapkan karena kendala membedakan produk permukiman dengan produk Israel.
Kebijakan baru akan membuat aktivitas perdagangan dan investasi tertentu terkait permukiman menjadi ilegal.
Total perdagangan barang dan jasa Inggris-Israel tercatat sekitar £6 miliar pada 2025.
Miliband menyoroti pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza oleh Israel dengan alasan keamanan.
Israel membantah tuduhan pembatasan bantuan kemanusiaan tersebut.
Menkeu Israel Bezalel Smotrich menyerukan pengusiran duta besar Inggris merespons laporan kebijakan tersebut.
Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee mengecam kebijakan Inggris dan menuduh pemerintahan Partai Buruh anti-Yahudi.
AS sebelumnya juga menekan PM Israel Netanyahu membongkar permukiman yang dibangun tanpa izin.
Proyek permukiman E1 di timur Yerusalem dikhawatirkan memisahkan Tepi Barat dan memperkecil peluang negara Palestina.