Inggris Terapkan Sanksi Larangan Impor Barang dari Permukiman Ilegal Israel di Tepi Barat

Poin-Poin Utama

• • Inggris akan melarang impor barang dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dengan alasan 'pembersihan etnis terhadap warga Palestina'.
• • Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan kebijakan tersebut pada Selasa (8/9/2026) di House of Commons.
• • Regulasi larangan impor akan mulai berlaku dalam waktu enam hingga sembilan bulan.
• • Sanksi ditujukan pada permukiman ilegal dan perluasannya, bukan pada Israel secara keseluruhan.
• • Inggris menentang gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) 'sepenuh hati'.
• • Inggris akan menjatuhkan sanksi terhadap kelompok pemukim ekstremis di Tepi Barat yang mendukung atau menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
• • Pihak yang mendanai atau memfasilitasi permukiman ilegal di Tepi Barat akan menghadapi sanksi penuh dari Inggris.
• • Inggris akan menindak perusahaan dan individu tertentu yang menyediakan layanan dan pendanaan bagi perluasan permukiman ilegal.
• • Inggris memperluas rezim hak asasi manusia global untuk memungkinkan tindakan lebih cepat mencegah perluasan permukiman.
• • Pembangunan di kawasan E1 menjadi target utama penghentian dalam upaya tersebut.
• • Miliband menyebut hari pengumuman sebagai 'awal dari pendekatan baru' terhadap Israel.
• • Langkah ini menyampaikan pesan bahwa Inggris 'tidak akan membiarkan hancurnya solusi dua negara'.
• • Miliband menyebut 'terorisme oleh pemukim [ilegal] juga merajalela' di wilayah pendudukan.
• • Berita ini dilaporkan dari London.
• • Tidak disebutkan tanggal pasti regulasi selain kisaran enam hingga sembilan bulan sejak pengumuman.