PN Jaksel Bacakan Putusan Praperadilan Silmy Karim Hari Ini
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan pembacaan putusan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim pada pukul 16.00 WIB, dengan hakim tunggal Yuliana memeriksa perkara nomor 163/Pid.Pra/2026/PN. Silmy mempertanyakan keabsahan upaya paksa penahanan, penyitaan, serta kesesuaian surat administrasi dan prosedur penyidikan yang dilakukan KPK, namun KPK meminta hakim menolak permohonan dengan alasan seluruh tindakan hukum sudah sesuai aturan yang berlaku. KPK menetapkan Silmy Karim bersama tujuh orang lainnya sebagai tersangka kasus pemerasan izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi tahun 2022-2026 dengan barang bukti bernilai total Rp17,5 miliar dan penyitaan aset sekitar Rp150 miliar.
Poin-Poin Utama
- PN Jakarta Selatan menjadwalkan pembacaan putusan praperadilan Silmy Karim pada 29 September.
- Sidang pembacaan putusan dijadwalkan pukul 16.00 WIB.
- Perkara praperadilan ini register dengan nomor 163/Pid.Pra/2026/PN.
- Hakim tunggal Yuliana memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- Silmy Karim mempertanyakan upaya paksa penahanan dan penyitaan yang dilakukan KPK.
- KPK meminta hakim tunggal menolak permohonan praperadilan Silmy Karim.
- KPK menyatakan seluruh tindakan hukum terhadap Silmy sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka bersama tujuh orang lainnya.
- Total delapan tersangka dalam kasus pemerasan izin tinggal WNA dan penerimaan gratifikasi.
- Para tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara KPK.
- Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- KPK membongkar kasus melalui operasi tangkap tangan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026.
- KPK menangkap 18 orang dalam operasi tangkap tangan tersebut.
- Barang bukti yang diamankan meliputi 7 unit mobil, 15 unit motor, dan 11 unit sepeda dengan total nilai Rp17,5 miliar.
- KPK telah menyita aset bernilai sekitar Rp150 miliar dalam proses penyidikan.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh CNN.