MK: Prajurit TNI Lakukan Pidana Umum Harus Ditangani Peradilan Umum

Poin-Poin Utama

• • Mahkamah Konstitusi menyatakan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum.
• • Putusan MK bernomor 260/PUU-XXIII/2025 mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
• • Tindak pidana militer dalam yurisdiksi peradilan militer merupakan konsekuensi inheren dari sifat tindak pidana itu sendiri.
• • Unsur melawan hukumnya lahir dari status kemiliteran, tugas kedinasan, struktur komando, dan disiplin militer.
• • Penilaian terhadap perbuatan militer harus dikaitkan dengan pemahaman struktur kemiliteran.
• • Justifikasi yurisdiksi peradilan militer terletak pada kekhususan materi perkara, bukan semata-mata status pelaku sebagai prajurit.
• • Tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI menjadi yurisdiksi peradilan umum.
• • MK merujuk Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tentang hak atas pengadilan yang adil.
• • Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik berlaku terhadap semua pengadilan, baik biasa maupun khusus.
• • Penggunaan peradilan militer di luar kebutuhan khusus militer harus memiliki dasar yang objektif dan bersifat eksepsional.
• • Apabila tindak pidana yang dilakukan prajurit merupakan tindak pidana umum, maka lebih tepat diperiksa oleh peradilan umum.
• • MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
• • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.
• • Pembentuk undang-undang diberi jangka waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan perubahan terhadap UU tersebut.
• • Apabila dalam 2 tahun tidak dilakukan perubahan, UU Nomor 31 Tahun 1997 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.