Presiden Direktur Summarecon Kena OTT KPK, Ini Kasusnya
- Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi diamankan dalam OTT KPK.
- OTT KPK berlangsung pada Senin, 14 September 2026.
- KPK mengamankan 17 orang dalam peristiwa OTT tersebut.
!online
Kronologi Warta Hukum
KPK Juga Tangkap Presiden Direktur Summarecon Adrianto Pitojo Adhi
KPK menangkap Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, dalam Operasi Tangkap Tangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin (14/9). Total 17 orang tertangkap, termasuk pejabat pertanahan dan pihak yang dikaitkan dengan kepentingan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Barang bukti berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dalam puluhan koper disita, dan KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT yang berkaitan dengan pengurusan Hak Guna Bangunan di Kabupaten Bogor.
Total Warta 10 Laporan
Rentang Waktu 3 Hari Perkembangan
Redaksi Media 4 Portal
Sentimen Dominan Netral
Selasa, 15 September 2026
3 wartaKPK Endus Pihak Lain di Kasus Suap HGB Summarecon
- KPK mengungkap adanya penerimaan dari pihak lain selain Summarecon dalam kasus suap HGB.
- OTT dilakukan pada Senin 14 September 2026 terkait pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
- Sebanyak 19 orang beserta barang bukti ratusan miliar berhasil diamankan dalam OTT.
KPK Juga Tangkap Presiden Direktur Summarecon Adrianto Pitojo Adhi
- KPK menangkap 17 orang dalam OTT di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 14 September.
- Adrianto Pitojo Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, ditangkap dalam OTT tersebut.
- Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi penangkapan itu pada 15 September.
Rabu, 16 September 2026
5 wartaKPK Usut Peran Korporasi Summarecon di Kasus Suap Pejabat ATR/BPN
- KPK mendalami keuntungan yang diperoleh PT Summarecon Agung Tbk dalam perkara dugaan suap pembukaan blokir hak guna bangunan lahan di Kabupaten Bogor.
- KPK tidak menutup kemungkinan penetapan tersangka korporasi dalam pengusutan kasus ini.
- Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan pernyataan pada 15 September 2026.
KPK Buka Peluang Jerat Summarecon terkait Kasus HGB Kabupaten Bogor
- KPK membuka peluang menjerat PT Summarecon Agung Tbk sebagai tersangka korporasi.
- Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan di Kabupaten Bogor.
- Peristiwa terjadi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Daftar Tersangka Kasus HGB Summarecon, Ada 4 Orang Kepercayaan Nusron
- KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
- Empat tersangka merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
- Keempat orang kepercayaan Nusron Wahid yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
KPK Dalami Keuntungan Summarecon dari Kasus Suap Kementerian ATR/BPN
- KPK mendalami aliran dana dan keuntungan PT Summarecon Agung Tbk dalam perkara suap pembukaan blokir hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- KPK menetapkan Adrianto Pitojo Adhi sebagai salah satu dari delapan tersangka pada 15 September 2026.
- Adrianto Pitojo Adhi merupakan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
KPK Usut Alur Perintah di Kasus Suap Urus HGB Summarecon
- KPK menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan pembukaan blokir HGB lahan Summarecon.
- Kasus terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Tersangka meliputi Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.
Kamis, 17 September 2026
2 wartaKPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
- KPK mendalami dugaan keterlibatan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam kasus suap HGB Summarecon.
- Empat orang kepercayaan Nusron Wahid sudah ditetapkan sebagai tersangka.
- KPK mengamankan 19 orang di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September.
Menguak Misteri Keberadaan Nusron Usai KPK OTT Kasus HGB Summarecon
- Nusron Wahid tidak muncul di publik setelah anak buahnya ditangkap dalam OTT KPK.
- Nusron absen dua hari berturut-turut dalam rapat bersama Komisi II DPR.
- Rapat pertama pada 15 September membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan aset BUMD.